Mencari resep meredakan konflik di kawasan hutan negara

Mencari resep meredakan konflik di kawasan hutan negara

https://ift.tt/2DF99JM

Indonesia – Seiring perkembangan pasar global untuk biofuel dan minyak masak, investasi untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga meningkat. Keuntungan finansial yang diraup negara cukup signifikan, namun begitu pula risiko konflik masyarakat, di antara masyarakat itu sendiri maupun masyarakat dan korporasi. Kelapa sawit dilaporkan berkontribusi sebanyak 49 persen dari total area perkebunan yang terdampak masalah konflik lahan. Pada 2017, luas area ini meliputi 194.000 hektare.

Provinsi Kalimantan Tengah – tempat 52 persen lahan ditanami kelapa sawit – sudah bertahun mengalami pergulatan antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat. Pada 2001, hampir 87 persen dari 325 perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi yang belum menuntaskan rencana pemanfaatan tata ruang ini, diduga memanfaatkan hutan tanpa prosedur. Dengan kata lain, kegiatan mereka ilegal.

Apa akar masalah ini? Ketidakpastian tenurial lahan, terutama di kawasan hutan negara.

Sekitar 2,5 juta hektare perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan negara, dan menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Indonesia, sebanyak 1,7 juta hektare dimiliki petani.

Konflik atas keberadaan kelapa sawit dalam kawasan hutan negara terjadi dengan beragam alasan.

Salah satu di antaranya adalah alokasi lahan yang kurang terkoordinasi dan terus berubahnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah disertai kurangnya kesadaran mengenai batas kawasan hutan negara di masyarakat lokal yang ingin mengembangkan budi daya tanaman komersil. Ditambah lagi dengan tak tuntasnya proses penetapan kawasan hutan negara – atau pernyataan bahwa kawasan tertentu dimiliki negara melalui proses pemetaan dan penegasan kepemilikan negara, kontrol melalui surat dari kementerian – hingga mengakibatkan ketidakpastian tenurial lahan.

Penyebab lain adalah kurangnya tanggung jawab dan pengawasan petugas. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya personil dan anggaran yang tak mampu membendung ekspasi kelapa sawit ke dalam kawasan hutan.

Konflik berbasis lahan ini tidak hanya membuat masyarakat sulit mendapatkan manfaat optimal dari inklusi formal di pasar, tetapi juga merugikan ekonomi nasional sebesar hampir 2 miliar dolar AS (Rp 27,6 triliun) tiap tahun, jika dihitung berdasarkan sewa lahan Rp 1 juta per hektare.

Di tengah berbagai upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam mencari solusi, konflik tenurial terus terjadi. Di balik tantangan yang ada, terdapat peluang untuk menemukan solusi atas masalah perkebunan kelapa sawit ilegal di lahan hutan negara, khususnya yang diklaim oleh petani.

Mengharapkan solusi permanen mungkin masih mimpi, namun terobosan baru tetap diperlukan dan bisa membuat perbedaan. Kami menelaah beragam peluang yang didiskusikan oleh para pengambil kebijakan di sektor kelapa sawit di Indonesia.

SOLUSI DI DEPAN MATA

Pertama, kita harus mengetahui tipologi pembudi daya kelapa sawit yang menanam di dalam kawasan hutan negara. Petani tidak homogen, namun sangat bervariasi dalam hal sumber daya, modal dan kemampuan mengakses dana, jasa dan pasar.

Mereka juga berbeda dalam strategi penghidupan dan kapasitas mengelola kebun. Petani dikelompokkan dalam 6 jenis, mulai dari petani migran kecil dengan ukuran petak rata-rata 2,1 hektare hingga produsen besar dengan petak rata-rata 217,8 hektare. Untuk menjaga keadilan sosial pada tiap tingkat, kami berpendapat bahwa metode mengatasi masalah tenurial lahan seharusnya berbeda bagi petani kecil dan produsen besar, dan berbeda antara petani untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan mereka yang memiliki jaringan pasar lebih luas. Oleh karena itu, memahami heterogenitas petani menjadi penting.

Sebelumnya, ketika masyarakat secara ilegal menguasai lahan dalam kawasan hutan negara dan menamami kelapa sawit, mereka bisa diancam hukuman penjara. Pendekatan represif seperti penggusuran dan penahanan perambah hutan mungkin tidak selamanya berhasil. Penegakkan hukum jadi sandaran terakhir.

“Kini kementerian mengambil pendekatan baru: penegakkan hukum tidak lagi memburu masyarakat yang melakukan aktivitas ilegal di hutan negara,” kata Eka Soegiri, direktur Konflik Tenurial Permukiman dan Hutan Adat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Solusi seperti reformasi agraria dan program perhutanan sosial lebih dikedepankan.

Meski reformasi agraria dan program perhutanan sosial diklaim pemerintah sebagai solusi cerdas mengatasi konflik atas lahan hutan negara, beberapa pertanyaan muncul. Tidak jelas bagaimana program ini membantu petani kecil mendapat akses legal atas lahan, mengingat terdapat ketidaksesuaian antara sebaran petani dan lokasi target reformasi agraria sebagaimana indikasi peta alokasi kawasan terkini kementerian. Kurangnya basis data perkebunan petani dan kompleksitas medan terkait beragamnya klaim atas tenurial lahan terus menjadi tantangan untuk keakuratan implementasi program.

“Program reformasi agraria menawarkan peluang besar bagi legalitas lahan masyarakat, namun kita tidak tahu persisnya lokasi geografis lahan dan kita tidak akan dapat menentukan lokasi lahan di area sebesar Kalimantan Tengah,” kata Rawing Rambang, kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Menyimpulkan hasil diskusi kelompok mengenai tenurial dan kelapa sawit, Erdi Abidin, dosen Universitas Tanjungpura di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, “Prioritas reformasi agraria adalah menyasar petani kecil yang saat ini menguasai lahan hutan negara agar legal dan kemudian – dengan dukungan finansial dari dana sawit – mendapatkan hak sertifikasi produk di bawah sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan skema lain.”

Dengan memberi masyarakat lokal akses pemanfaatan hak di bawah skema perhutanan sosial, konflik juga bisa dikurangi. Namun, kelapa sawit tidak dapat dibudidayakan di lahan perhutanan sosial, dan regulasi yang ada menyatakan bahwa petani boleh menanam dan memanen tanaman ini maksimum 12 tahun sejak penanaman. Perdebatan muncul di antara para pemangku kepentingan mengenai masalah pembatasan ini. Beberapa pakar menyarankan agar petani diperbolehkan memanen dalam sekali siklus kelapa sawit – misalnya, 25 tahun bukan 12 tahun.

Norman Jiwan dari organisasi hak Transformasi untuk Keadilan Indonesia menyarankan solusi berbeda. Jika kelapa sawit ditanam di hutan negara sebelum Undang Undang Pokok Hutan 1999 dikeluarkan, maka hak kepemilikan harus diakui dan diberikan. Namun, jika ditanam setelahnya, harus diikuti aturan dan program seperti perhutanan sosial, yang menyatakan bahwa kelapa sawit di lahan hutan negara adalah ilegal dan tidak bisa disertifikasi. Secara ringkas, Jiwan mengingatkan untuk mempertimbangkan masa pemutusan temuan minyak di lahan hutan negara.

RINGKASAN: SEBUAH TEROBOSAN

Untuk mempercepat upaya pemerintah mengatasi konflik sosial, ketidakadilan distribusi kepemilikan lahan dan memberi masyakarat lokal akses atas sumber daya dan lahan, disarankan agar program reformasi agraria dikombinasikan dengan amnesti lahan. Langkah terobosan ini mengambil pendekatan berbeda. Sementara program reformasi agraria dipimpin oleh negara, partisipasi masyarakat mendorong amnesti lahan.

Pada satu titik ekstrem, pemakluman bisa diberikan pada petani yang secara informal menguasai kawasan hutan negara. Namun setelah diberi sertifikat, mereka harus membayar seluruh pajak dan mematuhi aturan lain. Di titik ekstrem lain, amnesti diberikan tanpa syarat untuk aksi ilegal yang dilakukan oleh penguasa lahan atau perebut lahan dan mereka dibebaskan dari kewajiban apaun terkiat lahan, namun negara bisa mengambil alan lahan.

“Saya pikir amnesti lahan menjadi terobosan yang baik pada pemukiman kelapa sawit,” kata Karyadi, ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Kalimantan Tengah. “Pertanyaannya, siapa target subyek kebijakan amnesti lahan ini?”

Idealnya, targetinya adalah petani yang bergulat untuk mendapatkan keamanan lahan, dan memerlukan reduksi konflik.

Terdapat beberapa pembelajaran dari amnesti Brazil Forest Code 2012 untuk pemilik lahan kecil yang secara ilegal menggunduli hutan. Di bawah aturan tersebut, 90 persen properti desa masuk amnesti jika deforestasi ilegal terjadi sebelum Juli. Apakah amnesti memberikan kepastian legal untuk pemilik lahan, mendorong mereka menjaga hutan, atau justru memperluas deforestasi, masih bisa diperdebatkan.

Namun, mungkin berharga untuk mengadopsi amnesti dalam kasus khusus seperti Indonesia – sambil mengambil hikmah dari Brasil.

Yang pasti, kebijakan yang efektif disertai reformasi agraria dan amnesti harus diciptakan untuk mengarah pada reduksi konflik, legalisasi kepemilikan perkebunan petani kelapa sawit kecil, mendorong investasi dan produktivitas – menjaga petani agar tidak merambah alam. Sebagai tambahan, kapasitas masyarakat lokal harus ditingkatkan untuk lebih mampu mengelola rencata tata ruang desa dan menerapkan sistem berbasis masyarakat dalam mencegah perambahan hutan.

Blog ini merupakan bagian dari proyek Mengelola Bentang Alam Kelapa Sawit (Governing Oil Palm Landscapes for Sustainability/GOLS), didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID).

The post Mencari resep meredakan konflik di kawasan hutan negara appeared first on CIFOR Forests News.

Superforest

via CIFOR Forests News https://ift.tt/2xsQew9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s