Peremajaan sawit, selamatkan hutan

Peremajaan sawit, selamatkan hutan

https://ift.tt/2yUeM2E

Indonesia – Sebagai produsen dan konsumen kelapa sawit terbesar di dunia, secara ekonomi dan sosial, Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini. Pada 2017, ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi sumber terbesar perdagangan luar negeri, mencapai 23 miliar dolar AS (Rp 310 triliun) –tertinggi sepanjang sejarah – dan berkontribusi sebesar 15,9% dari total nilai ekspor nasional. Sektor ini juga menyediakan lapangan kerja hulu bagi 5 juta buruh perkebunan, dan 16-20 juta orang di luar perkebunan.

Bukan hal mengejutkan, besarnya peran kelapa sawit sebagai pendorong ekonomi juga diiringi masalah lingkungan, nasional maupun internasional. Banyak masalah dapat dilacak hingga ke perkebunan di kawasan hutan yang dikelola petani, dan kurangnya dukungan untuk keberlanjutan – dan keuntungan dari – bentang alam ini. Dalam beberapa kejadian, bentang alam kelapa sawit tidak seproduktif sewajarnya, hingga mengorbankan hutan sekitar.

Kondisi ini bisa membuat para petani kehilangan potensi penghasilan dari produksi kelapa sawit, serta jasa lingkungan langsung dari hutan yang ada: kayu, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan tanaman obat,  pembayaran jasa lingkugnan dari pemerintah dan pihak lain (CSO, dana bilateral dll.), serta peluang bagi perusahaan swasta.

Bukan berarti pemerintah tidak melakukan bergerak. Pada 2015, pemerintah menerapkan Retribusi CPO. Retribusi ini mewajibkan eksportir sawit membayar 20-50 dolar AS untuk tiap ton CPO. Sebagian uangnya dikelola oleh Badan Pengelola Dana Sawit, untuk mengembangkan keberlanjutan industri kelapa sawit. Berbagai upaya dilakukan seperti peningkatan SDM, penelitian dan pengembangan, memajukan industri secara domestik dan internasional, pengembangan infrastruktur perkebunan dan peremajaan. Sebagian lain diarahkan untuk mengembangkan industri biodiesel.

Sejak 2017, kami – penulis artikel ini – menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (CRDSEPCC) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). Secara bersama, kami menganalisis kebijakan dan proses pengambilan keputusan [JM2] mengenai penarikan dan alokasi retribusi sawit, meneliti bagaimana para pelaku di tingkat nasional dan tingkat provinsi Kalimantan Tengah dan Barat mempersepsi pemanfaatan terbaiknya. Kami juga meneliti bagaimana retribusi ini dapat dikaitkan sebagai insentif fiskal untuk manajemen kelapa sawit berkelanjutan. Dari berbagai bentuk alokasi dana retribusi, kami menemukan bahwa dukungan fiskal dan kapasitas bagi peremajaan tanaman di tingkat petani sangat krusial dalam upaya ini dan dapat menurunkan tekanan terhadap hutan.

MASALAH MENGAKAR

Setiap 25 tahun, tanaman kelapa sawit tidak produktif lagi dan perlu diremajakan. Di Indonesia, saat ini terdapat 2,4 juta hektare perkebunan petani kelapa sawit yang telah mencapai usia peremajaan. Namun, pada akhir 2017, hanya sekitar 2.942 hektare yang diremajakan di Sumatera Selatan dan Utara. Sebagai perbandingan, target peremajaan 2018 adalah 185.000 hektare. Pada 2018, sejauh ini peremajaan hanya dilakukan di Riau.

Hal ini mengakibatkan menurunnya produksi CPO dibanding kemampuan nasional. Sebanyak 41 persen lahan perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani, yang menghasilkan rata-rata 2-3 ton CPO per hektare per tahun – separuh dari angka produksi perkebunan swasta besar. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya dana peremajaan, dan kurangnya kemampuan untuk peremajaan dengan benih tersertifikasi, pupuk yang layak dan praktik pembersihan lahan tanpa pembakaran. Kondisi ini mengurangi produktivitas perkebunan, dan rendahnya penghasilan. Pada gilirannya, kondisi ini mendorong petani memperluas perkebunan kelapa sawit mereka ke kawasan hutan untuk meningkatkan penghasilan.

Namun, untuk sampai pada akar masalah, pemerintah menetapkan program peremajaan menggunakan dana retribusi CPO untuk membantu petani. Petani mendapat Rp.25 juta per hektare untuk peremajaan – mis. usia tanaman setelah 25 tahun, atau produktivitas kurang dari atau setara 10 ton tandan buah segar per hektare per tahun. Untuk menutupi sisa biaya (yang rata-ratanya sekitar Rp 50-60 juta per hektare), petani bisa mendapatkan pinjaman lunak 5 tahun. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengatur seluruh prinsip dan kriteria peremajaan kelapa sawit.

Penelitian kami menemukan, petani masih kesulitan dalam melakukan peremajaan yang layak, antara lain karena sebagian perkebunan berada di kawasan hutan. Sementara, persyaratan utama bantuan ini adalah bagi perkebunan di luar kawasan hutan. Kendala lain adalah ketidaklengkapan dokumen legal, kurangnya basis data dan data perkebunan petani, keengganan petani melakukan peremajaan karena berkurangnya sumber penghasilan selama periode tunggu dan terbatasnya anggaran peremajaan.

Lebih jauh, petani mengalami kesulitan mengakses modal dari bank ketika dibutuhkan. Bank tidak memiliki penjamin pihak ketiga ketika petani yang melakukan peremajaan tidak mampu memenuhi standar biaya peremajaan.

PERAN KEBIJAKAN

Dalam mengatasi hambatan tersebut, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana CPO, CRDSEPCC dan tim peneliti CIFOR mengusulkan beberapa pilihan kebijkan.

Pertama, dalam membantu petani melakukan peremajaan, beberapa hal diperlukan di lapangan: bantuan terstruktur dan kompeten, penguatan kantor perkebunan regional melalui anggaran dana retribusi CPO untuk peremajaan, alokasi anggaran untuk subsidi bunga pinjaman petani dan penyediaan bantuan permodalan selama masa tunggu, serta 60% peningkatan alokasi peremajaan dalam anggaran dana retribusi CPO.

Sementara itu, pemerintah juga perlu meregulasi sisi pasokan of CPO menyusul jatuhnya harga CPO melalui cara seperti moratorium Presiden Joko Widodo untuk memberikan lisensi perkebunan kelapa sawit

Upaya ini perlu diperkuat pula dengan transparansi publik dalam alokasi dana retribusi CPO, dan cara untuk menjamin agar produsen biodiesel penerima dana retribusi CPO memenuhi prinsip berkelanjutan. Syarat tertentu harus diterapkan pada perusahaan penerima insentif biodiesel dari dana CPO untuk mendorong mereka memasukkan petani dalam pasokan kelapa sawit berkelanjutan mereka, serta membantu petani memperbaiki praktiknya. Terakhir, dewan pengawas Badan Pengelola  Dana Kelapa Sawit seharusnya diisi oleh pemangku kepentingan yang lebih beragam.

Mengoptimalkan pemanfaatan dana CPO untuk peremajaan kelapa sawit petani membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan, sinergi dari berbagai sektor, serta sumber daya dan kemauan untuk mengatasi tantangan besar di sepanjang jalan. Namun, dengan kebijakan dan dukungan yang tepat, dana retribusi CPO dapat membantu petani meningkatkan produksi perkebunan, sekaligus melindungi hutan.

Untuk informasi lebih mengenai topik ini, silahkan hubungi Fitri Nurfatriani di nurfatriani@yahoo.com; Heru Komarudin di h.komarudin@cgiar.org.

Penelitian ini merupakan bagin dari proyek Tata Kelola Bentang Alam Kelapa Sawit Berkelanjutan (Governing Oil Palm Landscapes for Sustainability/GOLS), yang didukung oleh Badan Pembangungan Internasional AS (USAID).

The post Peremajaan sawit, selamatkan hutan appeared first on CIFOR Forests News.

Superforest

via CIFOR Forests News https://ift.tt/2xsQew9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s