Atlas interaktif baru mengenali dampak perkebunan kelapa sawit di Papua

Atlas interaktif baru mengenali dampak perkebunan kelapa sawit di Papua

https://ift.tt/2pKwHF8

Indonesia – Hutan tropis di provinsi Papua, terletak di sisi barat negara Papua Nugini, merupakan salah satu dari hutan alami yang tersisa di wilayah Pasifik. Dengan lokasi terpencil dan minim penduduk, baru- baru ini ditemukan perubahan signifikan hutan yang dicermati akibat pertambahan laju deforestasi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Banyak peneliti berharap atlas interaktif ini membantu melacak laju deforestasi tahunan dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah membuat rencana tata guna lahan termasuk melakukan upaya pencegahan kerusakan hutan – tempat sebagian besar masyarakat adat di Papua mencari kebutuhan pangan dan mata pencaharian.

“Atlas Papua memberi informasi lokasi terjadi penebangan hutan dan (kemungkinan) pihak yang melakukan kerusakan,” kata David Gaveau, mitra peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) – prototipe atlas akan dipertunjukkan dalam konferensi internasional, International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE) tanggal 7 sampai 11 Oktober 2018 di di Manokwari, Papua.

Menurut rencana platform ini akan resmi diluncurkan pertengahan tahun 2019 dengan fungsi utama yaitu melacak deforestasi perbulan dalam jangka waktu panjang.

Selaku penanggung jawab atas perencanaan tata ruang, pemerintah daerah menyambut baik terhadap pengembangan atlas. Mereka berharap alat ini  dapat digunakan membantu merencanakan tata guna lahan, bersinergi dengan percepatan populasi penduduk dan peningkatan permintaan akan infrastruktur dan layanan lain-lain. Sebagai contoh, atlas dapat memberikan data tahunan (tutupan hutan) yang berguna memberi wawasan tentang dinamika hilangnya hutan, perluasan konsesi kelapa sawit serta pertambahan akses jalan untuk pembukaan lahan menuju kawasan hutan.

Hutan tropis di provinsi Papua menyusut kurang lebih 2 persen, kehilangan lahan 600.000 hektar, antara tahun 2000 dan 2017 (Gambar 1).

Hilangnya hutan di Papua secara signifikan terjadi sejak tahun 2000 dan mencapai puncaknya di provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar 98.000 hektare dan 85.000 hektare, sebelum menurun drastis di tahun 2017 (Gambar 1b & c).

Di sisi lain lahan perkebunan terutama kelapa sawit naik hampir empat kali lipat sejak tahun 2000, dengan perluasan terbesar di provinsi Papua. Penelitian Gaveau menunjukkan bahwa sekitar 30 persen dari total hilangnya hutan sejak tahun 2000 terjadi karena pembukaan perkebunan.

Gambar 1. Kehilangan hutan tahunan dari 2001 hingga 2017 di (a) Pulau Papua, (b) Provinsi Papua (b), dan (c) Provinsi Papua Barat.

“Papua Nugini mungkin pulau khatulistiwa besar terakhir yang masih murni,” kata Gaveau. “Hutan alam masih ada 90 persen, dan jumlah penduduk sedikit.”

Karena jauhnya jarak dari rute perdagangan, pelabuhan dan kota-kota lain beresiko mahalnya biaya untuk pembuatan fasilitas industri, seperti kilang minyak sawit. Namun hal ini bukan menjadi halangan bagi penyebaran industri minyak sawit di provinsi ini.

“Karena di pulau yang lain-lahan lahan sudah langka, banyak perusahaan beralih ke Papua,” kata Gaveau.

Hal ini menjadi alasan utama dibalik pembuatan Atlas Papua

Peta interaktif Papua serupa dengan Atlas Deforestasi dan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan atau Atlas Kalimantan. Dibuat oleh David Gaveau, ahli ekologi bentang alam, dan Mohammad Agus Salim, ahli Sistem Informasi Geografis, mereka mengembangkan perangkat ini untuk memantau deforestasi terkini. Atlas Borneo memungkinkan pengguna melakukan verifikasi lokasi dan kepemilikan lebih dari 460 pabrik kelapa sawit di Kalimantan dan memantau penggundulan hutan di daerah sekitarnya.

Data tentang kepemilikan menunjukkan perusahaan mana yang melanggar batas hutan dan lahan gambut.

“Prinsip kerja Atlas Papua sama,” kata Gaveau.” Tujuannya memberi informasi  tentang apa menyebabkan deforestasi, apakah kegiatan dilakukan legal atau tidak. Ide utamanya agar pemerintah daerah dan nasional dapat memeriksa jejak deforestasi di konsesi untuk meninjau izin.”

RENCANA PERUBAHAN

Kehadiran perkebunan kelapa sawit bukan satu-satunya penyebab yang mengancam perubahan bentang alam hutan tropis di Papua. Meningkatnya penebangan untuk ekspor kayu, tambang tembaga yang menghancurkan hutan mangrove, dan imigrasi penduduk dari pulau-pulau lain hingga populasi membengkak.

Seiring perkembangan suatu daerah, masyarakat menuntut lebih banyak layanan publik, termasuk transportasi yang lebih baik. Sehingga dalam perencanaan pembangunan jalan hingga perumahan, pemerintah daerah harus menilai trade-off (imbal balik) yang disebabkan oleh pembangunan.

Guna memastikan perangkat Atlas Papua berguna bagi para perencana tata guna lahan, Gaveau dan Salim berkonsultasi secara ekstensif dengan pemerintah daerah terkait.

“Jalan baru sedang dibangun untuk menghubungkan provinsi Papua dan Papua Barat, dan kami tahu seiring pembangunan jalan mungkin timbul deforestasi,” kata Salim.

Hal ini dapat membahayakan mata pencaharian masyarakat adat yang tinggal di hutan dan bergantung pada hasil hutan untuk makanan, bahan perumahan, bahan bakar dan mata pencaharian mereka.

Pemerintah mengambil langkah untuk menahan beberapa dampak yang tidak diinginkan.

Papua Barat dinyatakan sebagai provinsi konservasi pada Oktober 2015. Pemerintah Papua Barat juga telah berkomitmen untuk melakukan konservasi 70 persen dari lahan provinsi yang dilindungi.

Namun hanya sekitar setengah dari lahan provinsi yang saat ini dilindungi, sehingga tantangannya adalah meningkatkan proteksi di wilayah tersebut.

September 2018 lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan moratorium tiga tahun terhadap konsesi kelapa sawit baru di lahan hutan yang dikelola oleh pemerintah pusat, meskipun larangan itu tidak berlaku untuk hutan di dalam konsesi yang ada atau lahan hutan yang dikeloka oleh pemerintah daerah.

Atlas Papua dapat membantu para pengamat mengetahui apakah moratorium tersebut dipatuhi, tambah Gaveau.

Pejabat pemerintah juga dapat menggunakannya untuk membuat analisa pola penggunaan lahan dan meninjau perizinan konsesi pertanian. Mengetahui perusahaan mana yang memegang konsesi dan kesesuaian pengunaan lahan dan dapat memungkinkan pejabat pemerintah menyesuaikan tarif pajak, kata Salim.

“Atlas dapat menjadi perangkat penting untuk konservasi dan pengelolaan lahan,” katanya menambahkan.

GAMBARAN TENTANG ATLAS PAPUA

Karena penggunaan platform yang dapat diakses secara bebas untuk melacak penggunaan lahan menjadi lebih lazim, keunggulan atlas Papua dan Kalimantan terlihat menonjol dari sisi tingkat detail tampilan informasi.

Pengguna dapat melihat informasi perusahaan yang melakukan penebangan, berapa banyak lahan yang baru ditanam perusahaan, dan petunjuk pergerakan produsen kelapa sawit ke daerah sensitif seperti lahan gambut –  daerah sangat penting untuk penyimpanan karbon. Basis data juga menunjukkan hubungan antar perusahaan membantu pengguna lebih memahami kekuatan pasar di balik deforestasi dan melacak komitmen nol-deforestasi perusahaan.

Atlas ini akan memberikan gambaran tentang deforestasi dari waktu ke waktu, dengan animasi yang menunjukkan bagaimana perkebunan dan jalan telah berkembang, dimana lahan telah dibakar, dimana lahan baru telah ditanam, dan dimana restorasi hutan dan bentang alam sedang berlangsung.

“Sangat penting untuk dapat melihat hilangnya hutan dan area yang baru ditanam, karena kemudian Anda dapat mengukur konversi hutan menjadi perkebunan,” kata Gaveau “Jika hutan dibuka dan perkebunan dibuat bersamaan dalam waktu satu tahun akan ada timbul pertanyaan apakah kedua pekerjaan tersebut bersumber dari perusahaan yang berlokasi di tempat yang sama.”

Peta ini juga dapat digunakan untuk mengukur dampak dari perubahan terkini. Ketika deforestasi dan penanaman terjadi di dekat sungai, misalnya, peningkatan erosi kemungkinan akan mempengaruhi kehidupan air dan ekosistem di hilir.

Gaveau dan Salim berharap perangkat ini dapat memecahkan misteri. Deforestasi di pulau Papua melonjak pada tahun 2015 dan 2016 meskipun tidak ada konsesi baru yang diberikan pada tahun-tahun itu – suatu hal yang membuat pejabat pemerintah setempat heran.

Peta interaktif juga dapat menghubungkan ke platform dan basis data yang dikembangkan secara lokal, menempatkan informasi yang lebih berguna di telunjuk para pejabat pemerintah lokal.

“Kami mencoba mengembangkan cara melihat data-data penting menganalisa dampak dan perencanaan bagi masa depan,” kata Gaveau.

“Perangkat ini adalah platform interaktif yang mempromosikan akuntabilitas perusahaan dan memungkinkan untuk melacak suatu produk ke sumber asal,” tambahnya. “Dalam beberapa tahun, kami akan memiliki sistem cerdas yang akan memberikan informasi yang lebih rinci, lebih terkini.”

Informasi itu tidak hanya akan memberikan catatan tentang masa lalu, namun juga dapat memberikan gambaran sekilas tentang apa yang ada di depan.

“Provinsi Papua amat penting -sebagai perbatasan terakhir Indonesia, dan salah satu hutan tropis terakhir di dunia,” kata Salim. “Pertanyaannya adalah apa yang masyarakat inginkan untuk masa depan?”

Atlas Papua akan memberikan petunjuk dalam mencari jawaban.

The post Atlas interaktif baru mengenali dampak perkebunan kelapa sawit di Papua appeared first on CIFOR Forests News.

Superforest

via CIFOR Forests News https://ift.tt/2xsQew9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s