Pendekatan yurisdiksi: Dapatkah mendorong upaya penurunan deforestasi?

Pendekatan yurisdiksi: Dapatkah mendorong upaya penurunan deforestasi?

https://ift.tt/2D3SpgO

Indonesia – Usaha konservasi dan pemulihan hutan tropis adalah perwujudan seperempat solusi jangka pendek mengatasi perubahan iklim. Memperhitungkan jutaan manusia tinggal di atau dekat hutan dan menggantungkan mata pencaharian pada hutan, maka perlu bagi upaya konservasi dan reboisasi memperhitungkan tata guna lahan termasuk mencari solusi melayani masyarakat lokal termasuk mewujudkan tujuan konservasi yang lebih besar.

Situasi ini membuat banyak peneliti dan pembuat kebijakan mencari cara denan memberi perhatian lebih besar pada tata kelola bentang alam seraya memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, politik dan ekologi. Salah satu pilihan yang semakin populer yaitu pendekatan yurisdiksi (JA), dimana bentang alam didefinisikan sebagai batas-batas yang relevan dengan kebijakan, dan tingkat keterlibatan pemerintah merupakan inti dari proses pendekatan ini.

Menurut para peneliti yang menilai efektivitas pendekatan yurisdiksi di sejumlah lokasi di seluruh dunia, pendekatan ini “memiliki potensi luar biasa menciptakan solusi holistik dan dapat digunakan berkelanjutan terkait isu-isu penebangan hutan tropis, penghidupan pedesaan dan ketahanan pangan. “Ada sejumlah “eksperimen” yurisdiksi yang tengah diteliti saat ini, sehingga penulis berpendapat bahwa “waktunya sudah matang” untuk memberikan penilaian sistematis dan mulai mengambil pelajaran awal dari percobaan ini di seluruh lokasi di wilayah tropis.”

Laporan terbaru hasil kolaborasi Earth Innovation Institute (EII), Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF-TF), yang diterbitkan pada peringatan 10 tahun GCF-TF – momen bersejarah untuk menyatakan pencapaian kemajuan pemerintah subnasional sebagai pemimpin aksi perubahan iklim – dan diluncurkan dalam Pertemuan Tahunan GCF-TF, 10 dan 11 September di San Francisco, Amerika Serikat. Mendahului KTT Aksi Iklim Global, pertemuan ini bertujuan mendorong komitmen dunia dan mempercepat tindakan mewujudkan tujuan Perjanjian Paris dan mencegah perubahan iklim.

Isi laporan ini berupa penilaian komprehensif yang pertama dari keberlanjutan yurisdiksi, disertai bukti-bukti dari 39 negara bagian dan provinsi di 12 negara dimana komitmen untuk pembangunan rendah emisi sudah dijalankan, kata Claudia Stickler, peneliti dan ilmuwan EII. Menurutnya bahwa mayoritas yurisdiksi yang diteliti telah membuat setidaknya satu ikrar atau komitmen untuk mengurangi deforestasi, dan lebih dari separuhnya memiliki setidaknya satu kebijakan, program atau tindakan lain untuk melaksanakan komitmen.

Harapan dari Amy Duchelle, peneliti CIFOR dan anggota tim penulis riset, informasi ini dapat digunakan secara luas oleh pemerintah subnasional dan berbagai aktor yang memberikan dukungan agar upaya ini bergerak menuju pendekatan yurisdiksi.

MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN DAN MENEKAN DEFORESTASI

Para peneliti melakukan evaluasi tingkat kemajuan pembangunan rendah emisi di tingkat tapak, isu berkelanjutan, seraya mempertimbangkan tujuan dan komitmen, sistem pemantauan, pelaporan dan platform tata kelola multi-pihak, termasuk kebijakan dan inisiatif inovatif yang merupakan kunci keberlanjutan pendekatan yurisdiksi. Mereka juga menilai secara detil tingkat deforestasi dan emisi serta tren terkini, dan mengeksplorasi hambatan – dan peluang – untuk pembangunan keberlanjutan.

Pada banyak tingkatan, hasilnya menggembirakan: para peneliti menemukan “kemajuan besar” di semua lokasi pendekatan yurisdiksi yang mereka teliti. Sekitar setengah dari lokasi tersebut telah berhasil mengurangi deforestasi di bawah Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) selama lima tahun terakhir. Di Brasil, negara bagian yang menggunakan pendekatan tersebut memberikan kemajuan mengesankan: pembuktian pengurangan kurang lebih 44% laju deforestasi dibandingkan dengan tingkat FREL. Para peneliti juga menemukan bahwa rata-rata PDB, menurut catatan berbagai laman, meningkat jauh lebih cepat daripada laju deforestasi: di hampir semua lokasi yang menerapkan pendekatan yurisdiksi, peneliti menyimpulkan bahwa “pertumbuhan ekonomi (ditandai oleh PDB) tampaknya dipisahkan dari deforestasi.”

Ditemukan jugan adanya umpan balik positif. Menurut Rafael Robles de Benítez, Direktur Perubahan Iklim Quintana Roo, Meksiko (sebuah kota penyelenggara Pertemuan Tahunan GCF-TF), “Laporan ini sangat berguna karena (pendekatan) yurisdiksi dapat memberikan informasi mendasar tentang kemajuan dengan satu sama lain dan juga dengan para mitra . Ini juga membantu perencanaan dan mengidentifikasi celah-celah yang membutuhkan perhatian dan manajemen. ”

PANTAS MENDAPAT PENGHARGAAN

Untuk mewujudkan potensi penuh dari pendekatan yurisdiksi, para pemimpin politik yang mempraktikkan proses ini membutuhkan lebih banyak dukungan, “Bahkan para pelopor di antara yurisdiksi [dalam hal pencapaian dalam keberlanjutan] belum melihat banyak manfaat untuk upaya mereka,” kata Stickler. Sekitar 15 miliar dolar telah dijanjikan untuk mendukung yurisdiksi subnasional (langsung atau melalui program atau nasional atau regional) untuk mengejar progress REDD + dan pembangunan rendah emisi sejak 2008. Namun studi ini menemukan bahwa “secara substansial kurang benar-benar disalurkan ke yurisdiksi pada periode waktu yang sama, ”katanya.

Menurut Daniel Nepstad, penulis dan Direktur Eksekutif EII, hal ini menunjukkan beberapa pengecualian, “para pemimpin politik negara bagian dan provinsi di derah tropis yang ingin mengambil pendekatan ini – yang siap untuk menempatkan kebijakan dan program di wilayah mereka untuk memperlambat deforestasi dan mendukung masyarakat hutan di seluruh wilayah – tidak mendapatkan kemitraan yang dibutuhkan untuk pelaksanaanya.”

Stickler memberi saran agar “pemerintah yang menerapkan pendekatan yurisdiksi dan aktor lain perlu terus menerima sinyal positif bahwa upaya mereka berharga dan harus diperluas.” Mereka juga membutuhkan bantuan untuk mengakses sumber daya dan membangun proses dan kemitraan yang lebih baik, katanya, agar dapat bergerak ke arah mencapai komitmen mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan kesejahteraan.

Tanpa dukungan eksplisit semacam ini, upaya-upaya ini memudar menjadi tidak jelas dan gagal mencapai tingkat perubahan yang diperlukan. Saat ini, kata Nepstad, “perjuangan melawan penggundulan hutan tropis masih menjadi ambisi politik yang sulit untuk dipilih jika Anda ingin menjadi gubernur di suatu negara atau provinsi yang memiliki hutan tropis – dan itu adalah masalah.”

Pada pertemuan ini, Mary Nichols, Ketua Dewan Sumber Daya Air California, menekankan bagaimana GCF-TF, yang dibantu oleh California, telah berkembang memasukkan pemerintah secara bersama-sama memegang sepertiga dari semua hutan tropis. Dia melanjutkan, dengan menyoroti bahwa “GCF-TF telah meningkatkan inklusivitas dan berfokus pada kisah sukses nyata yang melibatkan sains dan pengetahuan tradisional. Untuk melihat tingkat keterlibatan dan upaya bersama oleh negara bagian dan provinsi dengan yayasan, negara donor, dan yang paling penting, masyarakat adat, memberi saya harapan besar untuk masa depan dan kemampuan kami untuk benar-benar mengatasi krisis iklim. ”

The post Pendekatan yurisdiksi: Dapatkah mendorong upaya penurunan deforestasi? appeared first on CIFOR Forests News.

Superforest

via CIFOR Forests News https://ift.tt/2xsQew9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s